Permasalahan beras dinegeri yang konon sebahagian besar penduduknya bekerja sebagai petani, setiap tahun muncul menjadi perdebatan hangat, seru dan sengit. Mulai dari para pengamat, pemikir hingga ke pembuat kebijakan. Namun, tragisnya di tahun ini -- 2018 dimana sesama pembuat kebijakan saling jegal menjegal. Kepala Bulog, melarang impor, Menteri perdagangan, memerintahkan impor. Ini menunjukkan indikasi sangat lemahnya leader puncak di negeri ini. Masalah beras dibiarkan berlarut-larut menjadi perdebatan publik yang tak kunjung usai. Perdebatan publik yang tuntas, bisa diselesaikan dengan keputusan yang adil dari pemerintah disertai dengan penjelasan yang transparan tanpa ada maksud tersembunyi. Sehingga publik dapat menerima dengan tulus. Disadari memang, komoditas beras sangat kental dengan nuansa kepentingan politik penguasa. Mau dibawa kemana arah bangsa ini, tergantung ditangan penguasa. Kalau kita ingin kedaulatan pangan, khususnya beras, maka kebijakan kita adalah menghentikan impor beras secara gradual dan memberdayakan petani sepenuh hati secara berkelanjutan. Lain hal kalau kita ingin menumpuk pundi-pundi emas untuk kepentingan pribadi dan golongan, maka muncul juga secara konsisten, kebijakan impor beras secara besar-besaran. Walau realitas yang terjadi dilapangan, para petani menjerit agar dihentikan impor beras, namun menteri perdagangan tak bergeming. Alasan klasik, untuk antisipasi lonjakan harga beras. Benarkah ?
Penulis : Muslih
Tidak ada komentar:
Posting Komentar