Heboh berita tentang dukungan buat Jokowi mengalir dari sepuluh bupati/walikota di provinsi Sumatera Barat. Provinsi Sumbar dikenal sebagai lumbung suaranya Prabowo di pilpres 2014. Berbagai dugaan muncul, mengapa dukungan muncul. Ada dugaan adanya tekanan kuat dari atasan. Ada dugaan karena sebahagian kepala daerah yang mendukung tersebut, tersangkut masalah hukum. Dengan dukungan yang diberikan, diharapkan kasus hukum yang menimpanya akan di peti es kan. Ada pengakuan dari bupati kabupaten Pesisir Selatan, beliau mendukung karena perhatian pemerintah pusat mengalokasikan anggaran cukup besar untuk daerah. Fenomena dukung-mendukung di pilpres, sebenarnya di pilpres tahun 2014 juga ada, tapi tidak semassiv di pilpres 2019. Bahkan Bawaslu, menilai ini tidak etis. Terlepas dari berbagai dugaan tersebut, menarik untuk kita lihat kebelakang, sikap presiden kita hari ini ketika beliau menyampaikan kampanye pada pilpres 2014, bahwa terhadap gubernur, bupati, walikota yang berkinerja sesuai harapan akan diberikan apreasiasi dan terhadap gubernur, bupati, walikota yang berkinerja tidak sesuai dengan harapan dilakukan pemotongan anggaran dari pusat. Bila merujuk ke pernyataan tersebut, maka calon patahana menggunakan politik anggaran untuk mempengaruhi bawahannya. Bila ini benar adanya, jelas ini perilaku yang sangat mengecewakan. Demokrasi kita, tercederai. Politik anggaran digunakan untuk kepentingan diri sendiri an sih. Demi melanggengkan kekuasaan. Negara dijadikan taruhan. Dan demokrasi terancam mati.
Penulis : Muslih
Tidak ada komentar:
Posting Komentar