Hampir memasuki minggu ketiga, diskursus IKKA Pusat menjadi sorotan publik. Berawal dari eforia acara KFG 24 Desember 2017 yang efeknya seperti bola liar yang bisa "menerkam" siapa saja yang berbeda cara kerja. Meski disikapi dengan beda pandangan antara logika "bundo kandung" dengan "sesepuh Kacang" dirantau berkaitan format acara, namun "bundo kandung" tetap kekeh dengan konsep awalnya pakai orgen tunggal. Tidak hanya cukup sampai disitu, "bundo kandung" pun kemudian berseberangan sikap dengan IKKA Padang ketika "bendera" IKKA Padang tidak diperkenankan berkibar diacara "Tanjung Sopan". Secepat kilat "bundo kandung" menjelma menjadi KFG. Team KFG tancap gas melipatgandakan sosialisasi melalui PALANTA IKKA NUSANTARA yang beberapa kali mengalami metamorfosis ikon. Sambutan hangat datang dari seluruh penjuru tanah air bahkan hingga ke dunsanak yang merantau ke negara tetangga Brunai Darussalam. Dukungan datang dari perorangan dan dari sebahagian IKKA cabang. Dukungan berbentuk turut menghadiri acara dan donatur acara, sebagian dukungan dalam bentuk mengirim "hadiah KIM". Tidak hanya itu dukungan moral dengan ucapan selamat dan do'a dari orang-orang rantau turut menghiasi media sosial terutama ketika hari-hari menjelang hari "h". Tidak hanya dari rantau, dukungan juga mengalir dari Wali Nagari, Polsek, Bundo Kandung dan peroranga BMN, para pemuda dan sebahagian besar warga Kacang di Kanagarian Kacang. Acara KFG berjalan sukses dan sangat berkesan dihati masyarakat. Hal tersebut terlihat dari komentar-komentar di media sosial. Para wargnet menginginkan acara serupa dapat diwujudkan dalam bungkusan acara pulang basamo 2018. Berbagai ide mulai muncul terutama di group PALANTA IKKA NUSANTARA. Sebenarnya rencana IKKA Pusat akan membentuk Panitia Pulang Basamo telah lama disampaikan ke IKKA Pekanbaru bahkan di bulan Nopember atau Desember 2017, nama-nama Panitia Pulang Basamo sedianya telah disampaikan ke cabang-cabang IKKA se-Indonesia. Karena belum juga terbentuk, Pengurus IKKA Pusat akan menggelar rapat pada tanggal 7 Januari 2018, namun pembentukan Panitia Pulang Basamo gagal. Dilanjutkan lagi rencana pada 11 Pebruari 2018 yang akan datang. Memperhatikan kinerja IKKA Pusat yang molor-molor terus dipersiapan program Pulang Basamo, timbul skeptis sebahagian warga urang rantau. IKKA Jabodetabek umpanya telah "mendeklarasikan" pulang basamo 2018 bagi warga rantau yang berada di Jabodetabek dan sekitarnya. Belum lagi polemik logo IKKA yang beberapa kali mengemuka, namun tidak ada penyelesaian tuntas dari IKKA Pusat. Dan kemudian IKKA Pekanbaru pun telah mendaftarkan legalitas logo beserta anggaran dasar dan lainnya ke Kemenkumham RI dan ke Kemendagri melalui Badan Kesbangpol Kota Pekanbaru, tentunya setelah mendapat rekomendasi lisan dan tertulis dari IKKA Pusat. Dari 2 fenomena tersebut yaitu deklarasi sepihak dari IKKA Jabodetabek untuk program pulang basamo 2018 dan diizinkannya IKKA Pekanbaru untuk mengurus legalitas kelembagaan, walau sebatas kelembagaan IKKA Pekanbaru an sih, tapi ini menimbulkan pertanyaan ada apa sebenarnya dengan IKKA Pusat hari ini ? Apakah ini suatu gejala IKKA ke arah politik federasi ?
Tidak ada komentar:
Posting Komentar